Three-strike law pertama kali diberlakukan di California pada tahun 1994. Kebijakan ini diformulasikan saat masyarakat mempertanyakan keabsahan sistem hukum di California dan negara bagian yang lainnya pasca peristiwa yang terjadi pada seorang gadis berumur 12 tahun yang diculik dan dibunuh oleh pelaku yang telah melakukan tindakan pidana serupa untuk ketiga kalinya.[1] Hal inilah yang mendasari proses pembuatan kebijakan three-strike law di California. Kemudian diikuti oleh 23 negara bagian yang lainnya dalam kurun waktu 25 bulan, dari bulan Desember tahun 1993 sampai dengan bulan Januari tahun 1996.[2] Kebijakan three-strike law ini dipercaya mampu memberikan efek jera kepada pelaku kriminal. Oleh karena itu, three-strike law diharapkan dapat menekan angka kriminalitas di Amerika khususnya di negara bagian California. Dan riset pun menyebutkan bahwa sejak three-strike Law diperkenalkan pada tahun 1994, tindak kriminal di California berkurang hingga mencapai 50%.[3] Selain itu, setelah menerapkan kebijakan three-strike law California berubah menjadi negara bagian yang jauh lebih aman, dan kondisi ini terbukti yang paling aman dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir.[4]
Three-strike law diberikan kepada terdakwa yang sudah melakukan tindak pidana untuk yang ketiga kalinya. Pemberian ancaman hukuman yang diatur dalam three-strike law minimal adalah 25 tahun penjara. Ancaman hukuman ini dapat dikatakan sebagai akumulasi dari tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Sekecil apapun tindak pidana yang dilakukan, maka hukuman yang diberikan minimal adalah 25 tahun penjara. Sementara itu, semakin besar tingkat tindak pidana yang dilakukan, dilihat dari seberapa besar dampak yang dihasilkan dari tindak pidana tertentu, maka semakin besar pula ancaman hukuman yang diberikan. Berdasarkan pada hal tersebut three-strike law menjadi ancaman yang terberat bagi terdakwa tindak kriminal. Namun demikian three-strike law ini dirasa sebagai kebijakan yang paling efektif untuk membatasi tindakan kriminalitas.
Dalam three-strike law, terdapat rangkaian aturan mengenai ancaman hukuman yang terbagi dalam strike one, strike two, dan strike three.[5] Strike one dapat dikatakan sebagai ancaman hukuman yang paling ringan mengingat pemberlakuannya ditujukan pada terdakwa yang melakukan tindak pidana untuk yang pertama kalinya. Sehingga ancaman hukuman yang diberikan akan ditentukan berdasarkan pada besar kecilnya jenis dan dampak yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Hampir sama dengan strike one, ancaman hukuman pada strike two juga berdasarkan pada besar kecilnya jenis dan dampak yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi pada strike two, jaksa penuntut umum akan memberikan peringatan yang tegas kepada terdakwa. Sedangkan pada strike three, terdakwa akan menerima ancaman hukuman yang begitu maksimal.
Ada berbagai macam alasan mengapa three-strike law perlu diberlakukan di Amerika.[6] Pada tahap strike three dalam three-strike law pelaku tindak kriminal diberikan semacam shocked therapy agar tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk benar-benar mempertimbangkan apa konsekuensi yang akan mereka dapat saat melakukan tindak kriminal. Selain mampu membuat masyarakat mempertimbangan secara serius ancaman hukuman yang akan mereka terima saat melakukan tindak pidana, three-strike law juga merupakan tindakan yang dirasa paling tepat untuk menjaga keselamatan korban, serta keamanan masyarakat. Dan ancaman hukuman ini akan menjadi konsekuensi yang sebanding dengan tindakan-tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh terdakwa sekaligus menjadi hukuman yang setimpal bagi mereka-mereka yang tidak memiliki rasa jera.
Latar belakang di terapkannya 3 strikes law adalah semakin tingginya tingkat kejahatan yang meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1980-2008 jumlah kriminalitas naik hingga 450 % . Walapun penerapan 3 strikes law sejauh ini hanya 44 % yang merupakan tingkat kejahatan serius sisanya 56 % merupakan kejahatan ringan seperti pencurian pizza, candy atau cassette.[7] Lebih dari 15 tahun kebijakan hukum Amerika ini diberlakukan di negara bagian California, tetapi pro kontra masih terjadi dikalangan masyarakat dan pemerintah sendiri. Terbukti dari aksi demonstrasi warga yang menolak diberlakukannya jenis hukuman ini dan belum diberlakukannya 3 strikes law di semua negara bagian Amerika Serikat. Selanjutnya akan dijelaskan sisi lain mengapa 3 strikes law menjadi dilemma di amerika Serikat.
Negara bagian yang pertama kali memberlakukan hukuman jenis ini yaitu California. Akan tetapi penerapan 3 strikes law di lebih dari setengah negara bagian Amerika mengundang pro dan kontra. Di masyarakat sendiri opini publik terbagi menjadi 2, kelompok pro berpendapat bahwa, hukuman tersebut setimpal bagi orang yang melakukan kejahatan berulang kali karena ketika seseorang telah melakukan tindak kejahatan hingga tiga kali itu berarti ia telah melanggar hak asasi manusia orang lain, penerapan 3 strikes law diharapkan dapat membuat jera dan mengurangi tingkat kriminalitas. Sejak tahun 1994 -2008 tingkat kejahatan menurun setelah 3 strikes law diterapkan, hal inilah yang mengundang negara bagian lain memandang 3 strikes law dari sisi lain yang membuat penerapan hukuman seperti ini dianggap cocok untuk negara bagian mereka dalam mengurangi kriminalitas. Di sisi lain, 3 strikes law dianggap tidak manusiawi dimana hukuman maksimal tidak bisa diterapkan oleh seseorang yang melakukan kejahatan untuk ketiga kalinya dengan kejahatan ringan tetapi diterapkan hukuman maksimal, hal tersebut tidaklah proporsional dan melanggar kebebasan dan hak asasi juga. “Right vs right” dilemma antara kebebasan orang lain dan kebebasan para criminal. Seperti editorial yang dimuat oleh Seattle Times Editorial : “Legislators should buck up and support a bill that would remove second-degree robbery from the list of "strikes" under the "three strikes, you're out" law. Lifetime imprisonment is not proportional to the crime. It is not necessary for the protection of the public. It is not justice.”[8]
3 strikes law ternyata membawa polemik tersendiri bagi para policy maker karena impact dari salah satu bentuk implementasi hukum Amerika ini membutuhkan anggaran negara yang tidak sedikit. Walaupun jumlah kejahatan berkurang tetapi pemerintah juga mau tidak mau harus mengeluarkan anggaran yang banyak setiap tahun. Semakin banyak 3 striker di negara tersebut maka semakin banyak pula anggaran yang dikeluarkan pemerintah negara bagian. Semakin banyak pelaku kejahatan dan penuhnya penjara maka rakyat juga ikut menanggung krugiannya dengan mengeluarkan pajak yang lebih banyak bagi penyediaan anggaran negara. Kebijakan ini dinilai serius oleh pemerintah negara bagian karena setiap kebijakan yang menyangkut anggaran akan berpengaruh di sektor lainnya seperti pendidikan.
Di tahun 2007 negara bagian Washington menghabiskan 55 cents untuk setiap dollar yang bagi tahanan yang sebenarnya diperuntukkan untuk sektor pendidikan. Untuk biaya operasionalnya menghabiskan $832 million dan capital cost sampai milyaran. [9]
Berdasarkan penelitian disebutkan bahwa rehabilitasi akan lebih efektif bagi para pelanggar kejahatan dibandingkan harus menghabiskan sepanjang hidupnya di penjara. Legislator tahu bahwa jika rehabilitasi diterapkan maka pemerintah dapat menghemat anggaran hingga $2 billion sampai 20 tahun mendatang. Badan legislasi telah meloloskan anggaran senat 6157 dimana $25 million merupakan investasi untuk menolong mantan pelaku criminal dalam memasuki kembali dunia sosialnya.[10]
Haruskah 3 strikes law di ubah, dihapuskan atau tetap diterapkan? Penjelasan pro dan kontra yang telah dipaparkan mengenai 3 strikes law antara masyarakat, pemerintah, maupun badan yudikatif dan legislatif menimbulkan pertanyaan apakah dalam pembuatan kebijakn dari pengadilan negara bagian, politik legislatif berpengaruh terhadap kebijakan hukum Amerika (3 strikes law). Beberapa hakim dan cendikiawan hukum berpendapat bahwa konstitusi AS dan masing-masing konstitusi negara bagian memberikan yuridiksi inheren tertentu kepada badan yudikatif di beberapa wilayah kunci, yang terlepas dari kehendak legislatif. Meskipun demikian, batas-batas yuridiksi dari pengadilan pengadilan Amerika juga merupakan produk dari keputusan legislatif.[11] Berdasarkan pertimbangan yang ada dan pengalaman dari implementasi 3 strikes law yang telah diterapkan merupakan dasar pertimbangan bagi para legislator untuk memilih pilihan rasional berdasarkan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. The future of Three Strikes Law menjadi perdebatan bagi badan legislatif, karena jika penerapan jenis hukuman ini berlanjut maka tidak menutup kemungkinan di beberapa tahun mendatang penjara akan dipenuhi oleh para kriminal. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Selain dianggap tidak efektif, 3 strikes law juga mengahabiskan anggaran negara yang seharusnya diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan. Anggaran negara California sejak 3 strikes law diterapkan naik 105 dari 8% dari 10% menjadi 18% hanya untuk membiayai penjara. [12] Tentu saja badan-badan pemerintah seperti badan legislatif dan yudikatif harus berperan dalam memperbaiki sistem hukum berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak.
Melalui studi kasus hukum Amerika serikat ini (3 strikes law) bisa dijadikan gambaran bagaimana Amerika serikat sebagi negara yang sering di sebut pusat kebebasan mengakomodasi kebebasan masyarakatnya penerapan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada sebuah pengertian kebebasan dari John Stuart Mill yang menyebutkan bahwa a very simple principle of liberty, karena dalam filosofi kebebasan selalu ada pertanyaan sampai dimanakah batasannya. Mill menjelaskan bahwa kebebasan individu berakhir manakala kebebasan tersebut mengancam hak hidup orang lain. [13]
Konstitusi merupakan pedoman bagi seluruh rakyat Amerika dalam bermasyarakat dan bernegara. Hukum tertulis yang tercantum dalam konstitusi Amerika menjadi landasan hukum tertinggi yang menjadi acuan dasar bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Pada akhirnya tujuan dibuatnya konstitusi adalah agar tercapainya kebebasan rakyat Amerika dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
[1] Christie Thompson. The Impact of Three-strike: A Socio-legal Perspective. Bagian Playing on Public Fear
[2] Carlisle E. Moody, et al. Unintended Consequences: Three-Strikes Laws and the Murders of Police Officers. Bagian Introduction. 11 Januari 2002
[3] Become to Three-strike Law. http://www.scoop.co.nz/stories/PA1005/S00240.htm. diakses pada tanggal 27 November 2010 pukul 08.00 WIB.
[4] Three-strike law. http://www.threestrikes.org/index.html. diakses pada tanggal 28 November 03.27 WIB
[5] Become to Three-strike Law. http://www.scoop.co.nz/stories/PA1005/S00240.htm. diakses pada tanggal 27 November 2010 pukul 08.00 WIB.
[6] History of Three-strike Law. http://www.scoop.co.nz/stories/PO1001/S00078.htm. diakses pada tanggal 28 November 2010 pukul. 23.40 WIB.
[8] http://seattletimes.nwsource.com/html/editorialsopinion/2008716257_editb08threestrikes.html
[10] http://www.justiceisnogame.org/images/3STRIKES.ppt
[11] Departemen Luar Negeri AS, 2001, Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat, Congressional Quarterly,Inc.
[13] Basyaib, Hamid, 2006, Membela Kebebasan, Pustaka Alvabet, jakarta
